Branch Profit Tax (PPh Pasal 26 ayat 4) atas Laba Cabang Perusahaan (BUT)

Branch Profit Tax (BPT)—yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)—merupakan kewajiban pajak saham yang dikenakan atas Laba Bersih Setelah Pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia yang ditanamkan kembali atau dialihkan ke kantor pusatnya (head office) di luar negeri.

Secara konsep, BPT dirancang untuk menciptakan kesetaraan (equal treatment) antara kantor cabang asing (BUT) dan anak perusahaan (subsidiary/PT). Jika anak perusahaan membagikan dividen ke pemegang saham luar negeri dipotong PPh Pasal 26, maka laba bersih BUT yang "ditransfer" atau tersedia untuk kantor pusatnya juga dikenakan pajak sejenis melalui mekanisme BPT.

1. Mekanisme & Perhitungan Branch Profit Tax

BPT dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak BUT setelah dikurangi PPh Badan terutang.

• Tarif Standar Domestik: 20%

• Pengaruh Tax Treaty (P3B): Jika kantor pusat berada di negara mitra P3B Indonesia, tarif BPT dapat turun menjadi 10%–15% (atau bahkan lebih rendah, tergantung pada pasal Branch Tax dalam perjanjian bilateral yang berlaku).

• Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

  $$\text{DPP BPT}=\text{Penghasilan Kena Pajak BUT}-\text{PPh Badan Terutang}$$

Contoh Perhitungan:

Skenario: BUT XYZ (perusahaan asing di Indonesia) memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp10.000.000.000 pada tahun pajak berjalan. Tarif PPh Badan berlaku adalah 22%, dan negara asal kantor pusat memiliki Tax Treaty dengan tarif BPT 10%.

1. Penghasilan Kena Pajak: Rp10.000.000.000

2. PPh Badan Terutang (22%): $22\%\times \text{Rp10.000.000.000}=\text{Rp2.200.000.000}$

3. Laba Bersih Setelah PPh Badan (DPP BPT): $\text{Rp10.000.000.000}-\text{Rp2.200.000.000}=\text{Rp7.800.000.000}$

4. BPT Terutang (PPh 26 ayat 4): $10\%\times \text{Rp7.800.000.000}=\text{Rp780.000.000}$

2. Pengecualian dari Pemotongan BPT (Reinvestment Exemption)

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU PPh juncto Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait, BPT diinventarisasi / dikecualikan dari pemotongan apabila seluruh laba bersih setelah pajak tersebut ditanamkan kembali (reinvested) di Indonesia.

Syarat-Syarat Pengecualian BPT:

1. Bentuk Investasi: Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk:

   • Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham pemula (founder).

   • Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

   • Pembelian aset tetap (tanah, bangunan, mesin, peralatan) yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

   • Investasi dalam bentuk aset tidak berwujud oleh BUT di Indonesia.

2. Jangka Waktu: Penanaman kembali harus dilakukan paling lambat akhir Tahun Pajak berikutnya setelah implikasi perbedaan pajak diperolehnya penghasilan tersebut.

3. Masa Holding (Holding Period): Aset atau penyertaan modal hasil penanaman kembali tersebut tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan paling singkat selama 2 (dua) tahun sejak ditanamkan.

4. Pemberitahuan Resmi: BUT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi penanaman kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat BUT terdaftar.

3. Matriks Perbandingan: Dividen PT Anak vs. BPT Kantor Cabang (BUT)

Parameter	Anak Perusahaan / PT (Subsidiary)	Kantor Cabang / BUT (Branch)
Objek Pemotongan	Pembagian Dividen ke Induk Luar Negeri.	Laba Bersih Setelah PPh Badan (otomatis terutang).
Pemicu Pajak Terutang	Terutang saat ada RUPS / Pengumuman & Pembayaran Dividen.	Terutang pada akhir Tahun Pajak (saat SPT Tahunan PPh Badan disampaikan).
Pajak Domestik	PPh Pasal 26 (20%).	PPh Pasal 26 ayat 4 / BPT (20%).
Ketentuan P3B (Tax Treaty)	Mengikuti Pasal Dividends (Pasal 10 P3B).	Mengikuti Pasal Branch Profit Tax atau Dividends (tergantung P3B).
Fasilitas Pembebasan	Pengkreditan / insentif dividen antar-negara (jika memenuhi syarat).	Pembebasan BPT melalui Penanaman Kembali (Reinvestment) di Indonesia.

4. Alur Manajemen Kepatuhan BPT untuk BUT

1

1. Rekonsiliasi Fiskal & Hitung PPh Badan

Perhitungan Pajak Akhir Tahun

1.1. Rekonsiliasi Fiskal & Hitung PPh Badan:Perhitungan Pajak Akhir Tahun.

Tentukan Penghasilan Kena Pajak BUT, hitung PPh Badan terutang (22%), dan tetapkan nilai Laba Bersih Setelah Pajak (DPP BPT).

2

2. Keputusan Penanaman Kembali (Reinvestment)

Evaluasi Rencana Bisnis

2.2. Keputusan Penanaman Kembali (Reinvestment):Evaluasi Rencana Bisnis.

Evaluasi apakah laba bersih akan ditransfer ke Kantor Pusat atau ditanamkan kembali di Indonesia (pembelian mesin, tanah, atau penyertaan modal PT baru).

3

3. Pengajuan Notifikasi Pembebasan BPT

Jika Ditanamkan Kembali

3.3. Pengajuan Notifikasi Pembebasan BPT:Jika Ditanamkan Kembali.

Sampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan pengecualian BPT ke KPP terdaftar beserta bukti komitmen investasi sebelum deadline pelaporan SPT Tahunan.

4

4. Penyetoran & Pelaporan BPT (PPh 26 ayat 4)

Jika Dikeruk / Diteruskan

4.4. Penyetoran & Pelaporan BPT (PPh 26 ayat 4):Jika Dikeruk / Diteruskan.

Jika tidak ditanamkan kembali, setorkan PPh Pasal 26 ayat (4) menggunakan tarif P3B/Domestik dan laporkan dalam SPT Masa / SPT Tahunan BUT.